Catatan Kecil Merevisi Kembali UU Perlindungan Anak


Opini: Seto Mulyadi
Ketua Umum LPAI; Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma

 

 

Bulan Januari lalu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) kembali dimintai pandangannya oleh DPR terkait UU Perlindungan Anak. Tentu tidak sebatas menyampaikan cermatannya terhadap legislasi tersebut, LPAI juga mengangkat sejumlah isu penting lainnya agar mendapat perhatian DPR. Butir-butir utama dalam diskusi itu saya kemas di bawah ini agar juga menjadi diskursus di masyarakat.

Pertama, anak dan terorisme. Pasal 69B UU 35/2014 merupakan acuan kerja LPAI saat mendampingi anak-anak tersangkut jaringan terorisme. LPAI memandang bahwa rincian bentuk perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme, sebagaimana dimuat pada pasal 69B, telah memadai. Namun, pencantuman kata “korban” pada pasal dimaksud dapat memunculkan kerancuan tentang siapa anak-anak yang sesungguhnya patut disebut sebagai korban: anak-anak yang mengalami cedera atau bahkan tewas akibat aksi teror, ataukah anak-anak dari orang tua yang melakukan aksi teror, atau pula anak-anak yang turut melakukan aksi teror.

Bila pasal 69B itu dibaca dengan seksama, dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk perlindungan khusus tersebut cenderung ditujukan bagi anak-anak dari orang tua pelaku teror maupun anak-anak yang melakukan aksi teror. Apabila interpretasi ini tepat, maka konsekuensi hukumnya adalah anak-anak yang melakukan aksi teror tidak boleh dipidana. Betapa pun kejinya perbuatan mereka, namun mereka terkategori sebagai korban usia kanak-kanak yang harus memperoleh perlindungan khusus. Juga tidak mungkin pula mereka berstatus sebagai korban dan pelaku sekaligus.

Kedua, eksploitasi anak secara ekonomi. LPAI merupakan salah satu organisasi yang gencar menentang audisi badminton yang diselenggarakan oleh sebuah industri rokok. LPAI menilai perhelatan tersebut terindikasi kuat mengandung unsur eksploitasi anak. Eksploitasi sendiri bukan merupakan delik aduan. Atas dasar itu, tanpa harus menunggu adanya laporan ke pihak kepolisian, POLRI sepatutnya dapat langsung melakukan proses penyelidikan (dan penyidikan) begitu mengetahui bahwa di masyarakat telah terbangun narasi “audisi badminton merupakan eksploitasi”. Namun LPAI belum melihat adanya langkah nyata penegakan hukum terkait hal tersebut.

Pada sisi lain, negara juga masih vakum dari upaya merealisasikan pasal 66 UU 35/2014. Pasal tersebut berfokus pada perlindungan khusus bagi anak-anak korban eksploitasi. Padahal, di samping mengupayakan perlindungan anak dengan menggunakan pasal eksploitasi, negara sepatutnya juga hadir dengan memberikan atau—paling tidak—mewacanakan perlindungan khusus bagi seluruh anak peserta audisi badminton yang juga berkedudukan sebagai korban eksploitasi.

Ketiga, penutupan akses. Masalah anak yang paling banyak masuk ke LPAI adalah terkait situasi anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Dalam situasi tersebut, salah satu orang tua menutup akses anak sehingga anak tersebut tidak dapat berinteraksi dan menjalin kasih sayang dengan orang tuanya yang satunya. Masalah penutupan akses diperkirakan akan semakin tinggi sebagai konsekuensinya terus meningkatnya angka perceraian di Indonesia, dan putusan lembaga peradilan terkait kuasa asuh anak sebatas bersifat declaratoir sehingga mendatangkan kompleksitas susulan. Masalah ini sangat sulit untuk ditangani secara perdata melalui mediasi.

Bahkan, begitu peliknya masalah penutupan akses ini, salah satu anak yang pernah kami tangani meninggal dunia secara mengenaskan saat ayah ibunya masih bertikai berkepanjangan. Tidak sedikit pula masalah di atas masuk ke LPAI setelah sebelumnya dinyatakan diterminasi oleh KPAI dengan belum adanya solusi konkret.

LPAI sudah membangun konstruksi berpikir dan konstruksi hukum yang dapat dilakukan untuk menangani masalah penutupan akses. Inti pandangan LPAI adalah bahwa penutupan akses merupakan perkara pidana yang harus dibedakan dengan perebutan kuasa asuh sebagai persoalan perdata. UU 35/2014 memuat pasal 76B tentang penelantaran dan perlakuan salah. Pasal ini menjadi pasal terdepan yang sering kami ajukan untuk menangani masalah penutupan akses tersebut. Mabes Polri mengklaim bahwa pasal tersebut belum terumuskan secara definitif. Penjelasan atas pasal tersebut pun tidak memuat elaborasi sama sekali. Meskipun celah tafsir itu dapat teratasi melalui kajian yang LPAI lakukan, namun LPAI memandang perlu pasal 76B diperkuat dengan rumusan pasal yang lebih baik lagi.

Kejahatan Seksual
Keempat, kejahatan seksual. Terhadap perbuatan pidana terkait seks, UU 35/2014 menggunakan kosakata “kekerasan”. Penggunaan diksi tersebut tidak sesuai dengan realitas bahwa kasus-kasus pidana terkait seks yang memviktimisasi anak tidak selalu dilakukan dengan modus kekerasan (violent). Viktimisasi terhadap anak secara seksual justru jauh lebih banyak dilancarkan melalui cara-cara non-kekerasan (grooming behavior).

Demikian pula pada kampanye orientasi seksual menyimpang (lesbian, biseks, gay, transeksual, dan lain-lain) yang semakin gencar menyasar anak. Dengan mengemasnya sebagai pendidikan seks bagi anak, pendidikan kesetaraan gender bagi anak, pendidikan antikekerasan bagi anak, dan sejenisnya, masyarakat luas—termasuk anak-anak—rentan terkelabui oleh muatan pesan yang sesungguhnya destruktif tersebut. Padahal, meski tidak mengandung unsur kekerasan (violence), namun kampanye (pendidikan) orientasi seksual menyimpang itu harus dipandang sebagai program yang berdampak buruk pada anak sehingga harus dilarang setegas-tegasnya.

Orientasi seksual menyimpang sebagai masalah serius sesungguhnya selaras dengan pernyataan Pemerintah dan DPR yang dikemukakan pada saat rapat terbuka Komisi 8 dan Kementerian Agama pada sekitar September 2016/2017. Bahwa, LGBT merupakan ancaman terhadap generasi penerus, ancaman terhadap kepribadian bangsa, dan ancaman terhadap kehidupan bangsa yang relijius.

Disesalkan bahwa persoalan serius tersebut tidak dapat disikapi secara memadai karena tidak tersedianya pasal yang secara definitif dapat digunakan untuk menindak pihak-pihak (organisasi maupun individu) yang melakukan kampanye orientasi seksual menyimpang dengan sasaran anak-anak tersebut. Atas dasar itu, sangat mendesak kiranya dilakukan perubahan diksi pasal terkait pidana seks dari “kekerasan seks” ke “kejahatan seks”. Sebutan “kejahatan”, alih-alih “kekerasan”, akan memberikan basis hukum yang lebih kuat bagi negara untuk melakukan penindakan tegas terhadap kalangan yang mengintroduksi orientasi seksual menyimpang kepada anak-anak dengan cara-cara yang tidak mengandung unsur kekerasan.

Kelima, RUU Ketahanan Keluarga. UU Perlindungan Anak telah mengalami revisi sebanyak dua kali. Dalam catatan LPAI, inilah produk perundang-perundangan yang paling sering diamendemen dalam kurun waktu empat belas tahun. Pada satu sisi, perubahan tersebut mengindikasikan kesungguhan negara untuk terus mengoptimalkan perlindungan bagi anak-anak di Tanah Air.

LPAI mengapresiasi sikap tersebut. Meskipun demikian, dalam cermatan LPAI, revisi berulang terhadap UU Perlindungan Anak lebih dititikberatkan pada bentuk-bentuk penanganan masalah pidana. Dengan kata lain, revisi UU Perlindungan Anak berfokus pada apa yang harus negara kenakan kepada pelaku pelanggaran UU Perlindungan Anak.

Pada waktu yang sama, perlindungan anak terkesan masih timpang karena tidak diimbangi dengan revisi yang dititikberatkan pada sisi hulu, yakni penguatan anak agar terhindar dari berbagai macam bentuk perlakuan salah. Dengan kata lain, negara terkesan kuat belum menaruh perhatian memadai pada apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak tanpa harus menunggu sampai terjadinya viktimisasi atas diri mereka.

Faktor Keluarga
Dalam konteks ini, LPAI percaya sepenuhnya bahwa segala bentuk narasi dan aktivitas perlindungan anak sama sekali tidak mungkin terlepas dari keluarga sebagai lingkungan utama anak. Keluargalah sentra utama pembangunan daya lenting anak. Semua pemangku kepentingan sudah sepatutnya pula dapat memiliki persepsi yang sama.

Atas dasar itu, sebagai bentuk penguatan di sisi hulu, LPAI mendorong DPR dan pemerintah untuk memasukkan kembali RUU Ketahanan Keluarga ke dalam Prolegnas. Menjadi harapan LPAI bahwa legislatif dan eksekutif dapat membangun kesepahaman akan pentingnya peran dan fungsi keluarga bagi anak-anak di Indonesia, sebagai titik pijak bersama agar dapat secepatnya memulai kembali pembahasan serta memfinalisasi RUU Ketahanan Keluarga. Tentu dengan upaya penyempurnaan dan masukan dari berbagai sumber. Keberadaan UU Ketahanan Keluarga diharapkan akan dapat semakin meningkatkan daya lenting keluarga, terutama anak-anak, terhadap antara lain bahaya orientasi seksual menyimpang dan kejahatan-kejahatan lainnya terhadap anak.

Sejalan dengan itu, LPAI juga menyampaikan kembali aspirasinya tentang pentingnya pembentukan Kementerian Urusan Keluarga sebagai pengganti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Demikian antara lain catatan kecil LPAI saat diminta pandangannya oleh DPR RI terkait Undang-undang Perlindungan Anak. Kiranya hal ini juga dapat menjadi bahan diskusi secara luas di tengah masyarakat, demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Semoga.

__Terbit pada
Februari 3, 2021

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *